-
Memahami Rumitnya Kasus Peradilan Sesat & Kompensasinya
Jakarta, CMKP – Pernahkah kalian membayangkan dihukum atas kesalahan yang tak pernah kalian lakukan? Dalam serial dokumenter The Innocence Files misalnya, Netflix berusaha menceritakan kasus-kasus peradilan sesat yang dihimpun oleh organisasi nirlaba The Innocence Project. Para korban mengalami kerugian fisik, psikis, dan kehilangan masa depan karena kesalahan proses hukum. Kesalahan hukum tersebut akhirnya memunculkan skema…
-
Korsel Sahkan UU Goo Hara, Apakah Indonesia Punya Aturan yang Serupa?
Jakarta, CMKP – Parlemen Korea Selatan baru saja mengesahkan undang-undang baru bernama Goo Hara Act atau UU Goo Hara. Undang-undang tersebut akhirnya berhasil disahkan setelah empat tahun terakhir rakyat Korsel mengajukan petisi akibat kasus yang dialami oleh Goo Hara. Siapa sebenarnya Goo Hara dan apa isi dari UU tersebut? Latar Belakang UU Goo Hara Goo…
-
Marak Terjadi di Tahun Politik, Ketahui Ancaman Pidana Politik Uang
Jakarta, CMKP – Dalam merayakan pesta demokrasi, rakyat harus ikut memahami bagaimana aturan pemilihan umum menurut hukum dan undang-undang. Karena salah satu praktik ilegal seperti money politic atau politik uang masih sering ditemui. Politik uang umumnya digunakan sebagai iming-iming kepada peserta pemilu memilih calon legislatif atau calon eksekutif tertentu. Ketentuan larangan politik uang dalam UU…
-
Remisi bagi Narapidana: Pengertian dan Syarat Mendapatkannya
Jakarta, CMKP – Dalam sanksi pidana, kalian mungkin sering mendengar istilah remisi. Biasanya, remisi diberikan kepada narapidana tertentu. Sebenarnya apa itu remisi bagi narapidana? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasannya berikut! Pengertian Remisi dan Dasar Hukumnya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, remisi merupakan pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Sementara itu menurut UU…
-
Memahami Bagaimana Proyek Carbon Credit Dijalankan
Jakarta, CMKP – Sertifikat kredit karbon (carbon credit) atau di Indonesia disebut SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) tidak langsung dikeluarkan begitu saja oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup). Sertifikat tersebut dibuat melalui proses panjang dan berbagai tahap verifikasi yang melibatkan banyak pihak. Perjalanan pertama demi mendapat SPE-GRK dimulai dengan…
-
Apakah Pekerja Lepas Bisa Mendapat THR Keagamaan?
Jakarta, CMKP – Tunjangan Hari Raya Kegamaan (THR Keagamaan) biasanya menjadi hal yang paling dinantikan pekerja menjelang hari raya keagamaan. Akan tetapi, umumnya THR Keagamaan sering dikaitkan dengan status pekerja tetap atau PKWTT. Tapi bagaimana dengan pekerja lepas atau kontrak? Apakah mereka bisa mendapatkan THR? Bagaimana hukum mengaturnya? Simak penjelasannya berikut! Ketentuan THR Secara Umum…
-
Ketentuan THR Bagi Pekerja: Bolehkah Dicicil?
Jakarta, CMKP – Jelang hari raya Idul Fitri atau hari raya keagamaan lain, biasanya pekerja akan menantikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Tapi seringkali terdapat kasus di mana perusahaan bermasalah karena kondisi keuangan atau sikap tidak transparan terhadap pembayaran THR. Entah jumlahnya yang kurang, proses pembayarannya yang dicicil, terlambat dibayarkan, hingga bahkan tidak dibayarkan sama…
-
Jerat Hukum bagi Tindak Pemalsuan Tanda Tangan
Jakarta, CMKP – Pemalsuan tanda tangan adalah tindak yang terkadang ditemui di lingkungan perusahaan, organisasi, maupun masyarakat secara umum. Meski terkesan sepele, tanda tangan sejatinya memiliki kekuatan hukum. Sehingga, terdapat implikasi hukum apabila terjadi tindak pemalsuan tanda tangan. Simak penjelasannya berikut. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tangan merupakan tanda sebagai…
-
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Jakarta, CMKP – Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem yang mengatur tata urutan hukum di Indonesia. Sistem tersebut memuat tingkat kekuatan dari suatu peraturan. Sehingga melalui hierarki peraturan tersebut, aturan yang lebih tinggi akan mengatur aturan yang ada di bawahnya. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia Ketentuan terkait hierarki peraturan perundang-undangan dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang…
-
Utang-Piutang pada Pasangan dengan Perjanjian Pranikah
Jakarta, CMKP – Dalam suatu ikatan perkawinan, perjanjian pranikah umumnya digunakan untuk mengatur berbagai hal dalam hubungan perkawinan. Mulai dari ketentuan harta bawaan, harta pencaharian masing-masing, kewenangan mengurus harta pribadi, pemisahan maupun percampuran harta, dan lain sebagainya. Selain pasal-pasal tersebut, ternyata perjanjian pranikah juga dapat mempengaruhi masalah utang-piutang milik suami maupun istri. Bagaimana implikasinya, simak…
NEWSLETTER